Rakerda ini dihadiri oleh gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan kepala dinas PTSP Kota Padang, ketua DPRD Kota Padang, pengusaha perhotelan dan restoran. Giat tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
Ketua PHRI Sumbar Rina Pangeran, menyampaikan kepada para wartawan tentang penerapan pakaian seragam untuk karyawan yang akan diperlakukan setiap hotel dengan mengenakan pakaian adat Sumatera Barat agar ada kesan kebudayaan atau ada imejnya, mungkin kita akan mencari pakaian yang tidak menggangu pekerjaan karyawan, seperti baju kurung merupakan pakaian yang paling simple untuk orang Sumatera Barat.
Dan kita akan coba berlakukan dalam satu semester yang akan datang.
Apalagi pemerintah provinsi Sumatera Barat akan mencanangkan di tahun 2023 Sumbar sebagai Visit Beautifull West Sumatra 2023 yang akan mengelar 77 kegiatan pariwisata yang akan dilaksanakan di daerah Sumbar, dan kami berharap seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana dan melibatkan seluruh sektor pariwisata.
Disetiap kegiatan tersebut nantinya dapat dipromosikan dengan baik, sehingga dapat mendatangkan pengunjung hotel dan restoran yang ada di Sumbar dapat terisi.
PHRI berharap agar pemerintah daerah mampu membawa kegiatan berkala nasional yang fokus dalam kegiatan meeting, Incentive, Convention and Exibilition(MICE) pada 2023, sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi, seperti kegiatan dokter se-Indonesia, Kepala daerah se-Indonesia dan Kementrian, pungkas Rina.
Tentunya dalam kegiatan tersebut ada pengunjung dari seluruh Indonesia minimal 500 hingga 1000 orang, mereka akan menghabiskan uang mereka di Sumbar mulai dari penginapan, travel restoran dan lain-lainnya. Dengan meningkatnya kunjungan membuat Roda ekonomi bergerak, sehingga kelender pariwisata berjalan baik sesuai dengan perencanaan, apalagi Industri Pariwisata baru mulai bangkit dari pasca pandemi, ujarnya.
Disamping itu, kata Rina kita harus meningkatkan kualitas SDM yang bagus dalam bidang pariwisata, dari pihak PHRI sudah mempunyai standar- standar tentang pariwisata.
Kami meminta kepada pemerintah agar pro kepada pelaku usaha perhotelan dan restoran tentang terkaitnya penetapan pajak yang dinilai masih sangat tinggi dan mencekik para pelaku pariwisata, bagaimanapun kami adalah penyumbang PAD ( pendapat Asli Daerah) terbesar nomor dua di Sumbar, ujar Rina. (YL)
0 Komentar